Rekonstruksi Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu dasar utama pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, dan teknologi telah menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh konsep PMH klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia saat ini serta merumuskan rekonstruksi konsep PMH yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMH dalam praktik peradilan telah mengalami perluasan makna melalui yurisprudensi, khususnya dalam penafsiran unsur “melawan hukum”. Meskipun perluasan tersebut berorientasi pada keadilan substantif, namun dalam praktiknya menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan yang berdampak pada melemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum dengan menegaskan landasan filosofis keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, memperjelas unsur “melawan hukum”, serta menetapkan batas tanggung jawab perdata yang proporsional agar penerapan PMH lebih konsisten dan adaptif terhadap perkembangan hukum perdata modern.